BITUNG - Wali Kota Maurits Mantiri didampingi Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Rudy Theno menghadiri kegiatan Asistensi Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik di lantai 4 Kantor Walikota, Senin (08/05/2023).Dalam pengarahannya, Wali Kota Maurits Mantiri mengatakan kalau layanan publik berbasis digital semakin mendesak untuk dilakukan, tidak hanya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara cepat, tapi juga sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan publik. &nbsp;"Prosedur layanan digital akan mampu memangkas biaya dan waktu, mengurangi KKN, serta menghilangkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pelayanan publik," kata Wali Kota Mantiri.Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan pelayanan publik harus tersampaikan dengan baik dan benar-benar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dipublik.Dia menegaskan, agar jajarannya tidak setengah-setengah memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena pelayanan tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah dengan menguasai tugas, pokok, mekanisme dan prosedur layanan dengan baik."Hindari praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik. Tunjukkan sikap dan mental melayani dengan hati, tapi tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku," tegas Wali Kota Maurits Mantiri."Kerja dengan cinta, jauhi kebencian," sambungnya.Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut, Christodharma Putra Sondakh, Asisten Administrasi Umum Benny Lontoh, Para Camat, Direktur RSUD dan masing-masing Kepala Puskesmas, serta petugas pelayanan publik Kota Bitung. (Mike)

Wali Kota Bitung Maurits Mantiri saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Asistensi Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. (Foto:Istimewa)

345211775_190647617236168_5271248574244278759_n.jpg

Maurits Mantiri Ingatkan Jajarannya Soal Pelayanan PublikBITUNG - Wali Kota Maurits Mantiri didampingi Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Rudy Theno menghadiri k

Wali Kota Maurits Mantiri Ingatkan Jajarannya Soal Pelayanan Publik