<a href="potretutara.com">TOMOHON --</a> Hadir dalam rapat paripuran DPRD Kota Tomohon, Wali Kota Caroll Senduk memberikan tanggapan terhadap penolakan Fraksi Golkar dan Restorasi Nurani terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.Dalam penyampaikannya, Wali Kota Caroll mengapresiasi kerja Badan Anggaran DPRD Kota Tomohon yang telah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Tomohon."Pentingnya pengelolaan keuangan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, dan Permendagri 77 Tahun 2020," kata Wali Kota Caroll, Kamis (01/08/2024).Menurut Wali Kota Caroll, beberapa ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang persetujuan bersama atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dilaksanakan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir."Sesuai ketentuan, jika dalam waktu 1 bulan sejak diterimanya Ranperda, DPRD tidak mengambil keputusan bersama, maka Kepala Daerah akan menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD," terangnya.Terkait dinamika yang terjadi di DPRD Kota Tomohon, Caroll Senduk mengatakan menghargai mekanisme yang berlaku sehubungan dengan keputusan yang telah diambil oleh DPRD. (Jor/Fjt) &nbsp;

Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk, saat menghadiri sekaligus menyampaikan sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon. (Foto: Istimewa)

e65f5292-7149-442e-a9a6-e7f7592f3a7b.jpg

Meski mendapat penolakan dari dua Fraksi di DPRD Kota Tomohon yaitu Golkar dan Restorasi Nurani, Wali Kota Caroll Senduk akan menyiapkan Peraturan Walikota terkait dengan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023.

Wali Kota Caroll Siapkan Perwako Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023