MANADO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) Sulawesi Utara melaksanakan penandatanganan kontrak dengan sembilan Pelaksanaan Bantuan Hukum (PBH) bagi orang miskin atau kelompok orang miskin, dengan organisasi bantuan hukum di daerah itu. Kepala Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun, Rabu, mengatakan berdasarkan catatan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2022, bahwa seluruh PBH terakreditasi di Sulut sudah bekerja dengan sangat baik, sehingga dilanjutkan di tahun anggaran 2023. “Saya meminta agar prestasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun 2023,' kata Ronald. Ronald berharap sembilan PBH yang telah terakreditasi ini dapat memenuhi target kontrak yang telah ditandatangani. "Sehingga ke depan dapat menjadi pendorong untuk upaya peningkatan anggaran bantuan hukum di daerah tersebut," katanya. Dia mengatakan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan bantuan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan proses verifikasi dan akreditasi bagi PBH untuk periode 2022-2024. Hasilnya, pada tahun 2023 jumlah PBH di Provinsi Sulut bertambah menjadi sembilan dari sebelumnya tujuh PBH.

kemenkumham-pbh.jpg

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) Sulawesi Utara melaksanakan penandatanganan kontrak dengan sembilan Pelaksanaan Bantuan Hukman

Kemenkumham Sulut lakukan penandatanganan 9 PBH bagi orang miskin