Kegiatan KPK RI di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (06/03/2024). (Foto:Istimewa)
Sekitar Kita

Wali Kota Caroll: Pemkot Tomohon Dukung Penuh KPK dalam Pencegahan Korupsi

  • Wali Kota Caroll: Pemkot Tomohon Dukung Penuh KPK dalam Pencegahan KorupsiTomohon, Potretmanado -- Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias menghadiri Rapat Denga
Sekitar Kita
Mike

Mike

Author

Tomohon, Potretmanado -- Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, terkait Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, bertempat di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (06/03/2024).

Ketua KPK RI Nawawi Pomolango berharap, kolaborasi yang telah dibangun selama ini akan semakin mantap, sehingga terus dapat meningkatkan pengawasan fungsional internal daerah secara umum.

"Pengawasan fungsional internal daerah secara umum dalam mencegah dan memberantas korupsi di daerah. Ini demi kemajuan daerah itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat," kata Nawawi.

Sementara itu, Wali Kota Tomohon Caroll J.A Senduk mengungkapkan, dengan mengusung tema Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2023, dia berharap capaian program Monitoring Center for Prevention (MCP)/Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Kota Tomohon akan terus naik, sebagai upaya  mendukung penuh KPK dalam pencegahan korupsi.

"Pemerintah Kota Tomohon mendapatkan peringkat ke-5 dari 15 Kabupaten/Kota se-Sulut dalam hasil penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP) tahun 2023 dengan nilai 87,89," ungkap Wali Kota Caroll.

"Sedangkan untuk Survey Penilaian Integritas (SPI), Kota Tomohon tahun 2023 masuk pada kategori terbaik Ketiga se-Sulut dengan capaian nilai 76,49," sambunya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw, Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, Bupati/Walikota se-Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dan Organisasi Perangkat Daerah terkait. (Jor/Fjt)