Investasi di IKN Nusantara Masih Sepi

JAKARTA - Hingga kini realisasi investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari pihak swasta masih sepi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan penyebab masih banyaknya investor belum merealisasikan investasi mereka di IKN Nusantara karena permasalahan tanah.

Menurut Basuki, skema pembelian tanah di IKN Nusantara dinilai oleh para investor masih belum jelas, sehingga inilah yang kemudian menyebabkan investasi masih sepi.

Inilah yang kemudian jelasnya, para investor baru sebatas komitmen letter of intent (Loi), dan belum ada realisasi di lapangan untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara Indonesia yang baru.

"Kalau investasi urusannya dengan Otorita IKN Nusantara. Lewat saya sudah ada yang Loi, kita serahkan kepada Otorita. Masalahnya adalah pembelian tanah," kata Basuki, Sabtu (29/04/2023).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi para pelaku usaha di Ibu Kota Negara Nusantara menjelaskan bahwa tanah di IKN dibagi menjadi dua jenis, yaitu barang milik negara dan aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN.

Otorita IKN mengelola langsung asert tanah barang milik negara di IKN. Sementara itu aset ADP diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Otorita IKN dapat memberikan hak atas tanah (HAT) pada tanah HPL-nya kepada para pelaku usaha, dan HAT tersebut bisa dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan juga hak pakai.

Lebih lanjut Menteri Basuki, mengatakan Presiden Jokowi akan mengajak para investor potensial untuk sama-sama berkunjung ke IKN, sehingga investasi segara masuk.

"Pak Presiden mau ke sana (IKN). Sudah dibikin RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya," ujanya Basuki. (Mike)