Ini Penjelasan TAPD Manado Tentang Dana Tutupi Defisit RAPBD-P 2022

MANADO - Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Manado, memberikan penjelasan kepada Banggar DPRD, darimana asal dana yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang disampaikan pemerintah dalam pengantar nota RAPBD-P 2022.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Manado, Bart Assa, menjelaskan, bahwa dana tersebut bersumber dari empat mata anggaran yakni efesiensi honor THL, penundaan bunga BPSPAM, pemangkasan kegiatan perangkat daerah dan penghitungan ulang gaji pegawai secara rinci.

"Kami melakukan penghitungan ulang dengan cermat dan menemukan, sejumlah solusi tanpa harus merumahkan sekitar 3000 THL yang ada di Kota Manado," kata Assa, di depan Banggar yang dipimpin oleh Wakil ketua DPRD Manado, Noortje Henny Van Bone, di Manado, Senin.

Assa menjelaskan, untuk honor THL pihaknya sepakat menggunakan sistem pemotongan jam kerja, sehingga honor menyesuaikan dengan waktu kerja para honorer, yang akan ditetapkan dalam seminggu bekerja hanya tiga hari dan berganti-gantian terutama yang tidak berhadapan langsung dengan masyarakat.

"Artinya jika sebelumnya pemerintah menyiapkan honor THL Rp 3 juta, maka dengan adanya pemotongan jam kerja hanya dibayarkan Rp 2 juta, dengan demikian dapat saving dana sebesar Rp 3,4 miliar," katanya. 
Sedangkan dari bunga anggaran untuk BPSPAM yang ditunda, karena baru akan dilaksanakan pada Januari 2023 nanti, maka pemerintah Manado, mendapatkan kelebihan anggaran sebesar Rp8 miliar.

Lalu dari penghematan anggaran perangkat daerah, untuk biaya BBM, pengurangan perjalanan dinas, lembur dan ATK dapat anggaran sebesar Rp 8 miliar, maka

Lainnya dapatkan pada anggaran bunga, anugerah tata anggaran bunga karena lebih. SPAM karena syaratnya sama dengan SMI. maka dapat 8,3 miliar, kata Assa.

"Sedangkan dari penghitungan dan pencermatan ulang gaji dan TTP yang kami lakukan, didapatkan tambahan dana sekitar Rp20 miliar," katanya.

Sebab itu, Assa mengatakan, pihaknya akhirnya bisa menutupi defisit yang disampaikan pemerintah tersebut, dan berharap mendapatkan dukungan dari Banggar sehingga bisa ditetapkan nantinya dalam RAPBD-P 2022.

Meski begitu, penjelasan dari kepala BKAD Manado itu, belum bisa langsung diterima oleh Banggar sehingga disepakati akan dibahas lagi dalam lanjutan pada Selasa (6/9).